Makassar - Petahana Pilwalkot Makassar, Moh Ramdhan Pomanto alias Danny belum menyerah. Masih berharap bisa maju.Dia mengaku telah membentuk tim untuk melaporkan kasus yang menimpanya ke Komisi Yudisial (KY). Harapannya, lembaga itu bisa memberinya peluang menyuarakan pembelaan.
"Iya karena kita tidak diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan. KPU Makassar yang bermasalah, kita yang menjadi tumbal. Inilah yang keliru," ujar Danny di FX Sudirman, Jakarta Pusat, malam tadi.
Danny belum menjelaskan secara spesifik terkait laporan yang dilayangkan. "Saya serahkan sepenuhnya kepada tim hukum. Yang kemudian akan menempuh usaha maksimal," imbuhnya.
Semua opsi akan dia tempuh agar bisa kembali bertarung di TPS. Danny juga sempat akan mengadukan perkara ini ke Komnas HAM.
"Tetapi, kita tidak mau menjalankan opsi itu sekaligus. Kita lakukan secara bertahap," ucap lelaki 54 tahun tersebut.
Kinerja KPU dan Panwaslu Kota Makassar juga dinilai sudah baik. Hanya saja Danny kecewa sikap Ketua KPU Makassar, Syarief Amir.
Dia menilai Syarief tidak objektif dalam menyikapi setiap persoalan. Yang paling disesalinya saat KPU Makassar menolak ketika akan mengajukan saksi ahli.
"Ini yang menjadi pertanyaan. Ada apa? Dan, tentu kita nanti akan meminta pertanggungjawaban ketua KPU. Seperti apa itu, nanti kita lihat," urai Danny.
Langkah lain yang menjadi prioritas utamanya yakni melakukan peninjuan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA). "Untuk teknis PK ini, saya percaya kepada tim kuasa hukum," katanya.
Sebelumnya, Syarief menegaskan diri netral. Dia bahkan berani bersumpah untuk klaimnya itu.
Atensi Nasional
Bagi Danny kasus yang menimpanya sudah sepantasnya menjadi perhatian nasional. Sebab, hal itu dinilainya tentu akan berimbas kepada daerah lain yang juga tengah bersiap untuk menggelar pilkada.
"Di sinilah peran pemerintah pusat sangat dituntut," katanya.
Praktik menjegal calon sebelum pemilihan, kata dia, sangat rawan terjadi di daerah. Ini karena mereka mencontoh kasus Pilwalkot Makassar.
Danny mengatakan kasus pilwalkot Makassar bukan hanya sekadar menjadi konflik politik di Kota Angingmammiri. Melainkan sudah menjadi persoalan bangsa.
"Ruang untuk menggulingkan makna filosofis demokrasi itu sudah kian nyata. Jika ini dibiarkan, saya khawatir dinamika tahun politik akan melahirkan konflik yang mengancam keutuhan bangsa," katanya.
Usai keputusan Mahkamah Agung (MA), Danny pun aktif berbicara di beberapa stasiun tv nasional. Danny memang mengakui langkah ini sebagai bentuk pembelaan diri.
"Sistem demokrasi kita saat ini sudah disusupi oleh kepentingan kelompok," imbuhnya. (rdi/rif-zuk)
*(Naskah ini telah terbit di cetak FAJAR edisi Jumat 27 April 2018)
Update : 27 April 2018 Pukul 14:58 Wita
Post a Comment