
Program yang dimaksud adalah
pembagian smartphone, pengangkatan tenaga honor, pemberian jaminan sosial, dan
slogan dua kali tambah baik membangun Makassar.
Menurutnya, penyelenggara Pilkada
Serentak dan hakim pengadilan harus mengetahui posisi Danny Pomanto dalam
Pilkada tahun ini. Agar keadilan untuk warga Makassar tetap ditegakkan.
Danny Pomanto dilantik menjadi Wali
Kota Makassar 8 Mei 2014. Sejak itu, Danny bertekad menyelesaikan semua
janji kampanye selesai dalam lima tahun.
Saat asyik merencanakan dan
membangun, pemerintah memutuskan Pilkada serentak harus dilaksanakan 27 Juni
2018.
“Tentu Wali Kota Danny dirugikan
dengan situasi ini,” kata Najamuddin kepada wartawan, Rabu 28 Maret 2018.
Kenapa ? Karena kuota 5 tahun
membangun Makassar harus dipersempit menjadi 3 tahun. Jika tidak ada bukti
nyata pembangunan, Danny bisa dicap tidak bekerja oleh warga Makassar.
Menghadapi situasi ini, Danny tidak
bisa berbuat apa-apa. Karena sudah menjadi aturan pemerintah pusat.
Apa yang harus dilakukan Danny ?
Tentu mempercepat terlaksananya semua program yang menyentuh masyarakat. Danny
harus buktikan dalam tempo yang demikian singkat, sebagian besar program
kerakyatan selesai.
“Pilkada tidak boleh menghalangi
pembangunan,” ujar Najamuddin.
Program Wali Kota Danny membagikan
smartphone untuk memudahkan kerja RTRW tuntas, janji mengurangi pengangguran
dengan mengangkat pegawai honor dilakukan, sampai pemberian jaminan sosial ke
RTRW yang oleh negara diwajibkan pun diselesaikan.
Ditengah upaya percepatan
pembangunan, Danny terpaksa cuti berbulan-bulan. Karena berniat maju di Pilkada
Serentak. Sebagian pembangunan pun tersendat.
“Anehnya, semua kerja keras Danny
selama tiga tahun dianggap pelanggaran oleh lawan politik. Bukan oleh KPU atau
Bawaslu. Sejak awal Danny sudah menjadi korban pilkada serentak,” kata
Najamuddin.
Dia mengungkapkan, ketika membuka
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Perindo, Presiden Jokowi kembali
mengingatkan, proses pemilu yang berlangsung setiap lima tahun harus mendukung
keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu tidak boleh
menginterupsi program-program pembangunan.
Katanya, Jokowi bilang, demokrasi
harus menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini kepada
peningkatan kesejahteraan rakyat. Demokrasi harus mampu menghadirkan kehidupan
yang lebih baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa
Indonesia.
Danny Pomanto sejak awal paham dan
tidak mau menjadikan Pilkada menghambat pembangunan Makassar. Warga Makassar
harus terus bergerak. Tidak boleh berdiam diri karena alasan Pilkada. Anak-anak
harus tetap sekolah, anak muda usia produktif harus segera bekerja, pembangunan
infrastruktur harus rampung, RTRW pun harus bekerja maksimal di lingkungan
masing-masing.
“Pak Danny tidak pernah bersalah
dalam menjalankan program pembangunan. Nanti setelah ada Pilkada baru
dipelintir sebagai upaya mempengaruhi pemilih. Kegiatan tersebut sudah lama
direncanakan. Bukan program yang disulap untuk kepentingan Pilkada,” kata
Najamuddin.
Sebaliknya, kata Najamuddin, jika
Danny Pomanto tidak melakukan percepatan pembangunan, apakah tidak melanggar ?
Bukankah juga mempengaruhi warga untuk tidak memilih Danny di Pilkada serentak?
“Lantas, mana keadilan untuk
petahana?,” ungkap Najamuddin.
Dia mengatakan, situasi yang
dihadapi petahana harusnya menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PTTUN) Makassar. Saat memutus sidang sengketa Pilwalkot
Makassar.
Karena sudah berlalu, Najamuddin
berharap, ini bisa menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan
keadilan kepada warga Makassar.
“Pilkada tidak boleh menginterupsi
pembangunan yang sedang berjalan,” tegasnya.
Sumber
Artikel : http://pilkada.rakyatku.com/read/94239/2018/03/28/program-membangun-makassar-danny-pomanto-tak-ada-yang-salah
Update: 29-3-2018 Pukul 07:20 Wita
Post a Comment