Makassar - Direktur Etos Politica
Najamuddin Arfah mengatakan, Mohammad Ramdhan “Danny” Pomanto tidak bersalah
dan tidak pernah dihukum bersalah karena menjalankan program pembangunan.
Program yang dimaksud adalah pembagian smartphone (ponsel pintar),
pengangkatan tenaga honor, pemberian jaminan sosial, dan slogan dua kali tambah
baik membangun Makassar.
Menurutnya, penyelenggara pilkada
serentak dan hakim pengadilan harus mengetahui posisi Danny Pomanto dalam
pilkada tahun ini agar keadilan untuk warga Makassar tetap ditegakkan. Danny
Pomanto, sambungnya, sebagai calon petahana yang dilantik pada 8 Mei 2014
bekerja keras dan bertekad menyelesaikan semua janji kampanye selesai dalam
lima tahun.
Namun, saat asyik merencanakan dan
membangun, pemerintah memutuskan pilkada serentak harus dilaksanakan 27 Juni
2018. “Tentu Wali Kota Danny dirugikan dengan situasi ini,” kata Najamuddin
kepada wartawan, Rabu (28/3/2018).
Sebab, kuota 5 tahun membangun
Makassar harus dipersempit menjadi 3 tahun. Jika tidak ada bukti nyata
pembangunan, Danny bisa dicap tidak bekerja oleh warga Makassar. Menghadapi
situasi ini, Danny pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena sudah menjadi aturan
pemerintah pusat.
Danny pun mempercepat terlaksananya
semua program yang menyentuh masyarakat. Danny berusaha harus buktikan dalam
tempo yang demikian singkat, dan sebagian besar program kerakyatan selesai.
“Pilkada tidak boleh menghalangi
pembangunan,” ujar Najamuddin.
Program Wali Kota Danny membagikan
smartphone untuk memudahkan kerja RT-RW tuntas, janji mengurangi pengangguran
dengan mengangkat pegawai honor dilakukan, sampai pemberian jaminan sosial ke
RT-RW yang oleh negara diwajibkan pun diselesaikan.
Di tengah upaya percepatan
pembangunan, Danny terpaksa cuti berbulan-bulan lantaran berniat maju di
pilkada serentak. Sebagian pembangunan pun tersendat.
“Anehnya, semua kerja keras Danny
selama tiga tahun dianggap pelanggaran oleh lawan politik. Bukan oleh KPU atau
Bawaslu. Sejak awal Danny sudah menjadi korban pilkada serentak,” kata
Najamuddin.
Dia mengungkapkan, ketika membuka
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Perindo, Presiden Joko Widodo
(Jokowi) kembali mengingatkan, proses pemilu yang berlangsung setiap lima tahun
harus mendukung keberlanjutan pembangunan yang ada. Pilkada dan pemilu tidak
boleh menginterupsi program-program pembangunan.
“Jangan sampai karena pilkada dan
pemilu justru kegiatan ekonomi tersendat. Peningkatan kesejahteraan rakyat
menjadi terganggu. Proses demokrasi khususnya pilkada di tahun 2018 beserta
pileg dan pilpres tahun 2019, tidak boleh mengganggu momentum pembangunan
nasional yang sedang kita lakukan," kata Jokowi dalam sambutannya.
Jokowi bilang, demokrasi harus
menjadi mekanisme yang paling baik untuk membawa bangsa ini kepada peningkatan
kesejahteraan rakyat. Demokrasi harus mampu menghadirkan kehidupan yang lebih
baik dan menjadi pendukung penting bagi penguatan daya saing bangsa Indonesia.
Danny Pomanto sejak awal paham dan
tidak mau menjadikan pilkada menghambat pembangunan Makassar. Warga Makassar
harus terus bergerak. Tidak boleh berdiam diri karena alasan pilkada. Anak-anak
harus tetap sekolah, anak muda usia produktif harus segera bekerja, pembangunan
infrastruktur harus rampung, RT-RW pun harus bekerja maksimal di lingkungan
masing-masing.
“Pak Danny tidak pernah bersalah
dalam menjalankan program pembangunan. Nanti setelah ada pilkada baru
dipelintir sebagai upaya mempengaruhi pemilih. Kegiatan tersebut sudah lama
direncanakan. Bukan program yang disulap untuk kepentingan pilkada,” kata
Najamuddin.
Sebaliknya, kata Najamuddin, jika
Danny Pomanto tidak melakukan percepatan pembangunan, apakah tidak melanggar ?
Bukankah juga mempengaruhi warga untuk tidak memilih Danny di pilkada serentak?
“Lantas, mana keadilan untuk petahana?,”
ungkap Najamuddin.
Dia mengatakan, situasi yang
dihadapi petahana harusnya menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara (PTTUN) Makassar. Saat memutus sidang sengketa Pilwalkot Makassar.
Karena sudah berlalu, Najamuddin
berharap, ini bisa menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memberikan
keadilan kepada warga Makassar. “Pilkada tidak boleh menginterupsi pembangunan
yang sedang berjalan,” tegasnya.
Update: 29-3-2018 Pukul 07:20 Wita
Post a Comment