Oleh Maqbul Halim
Dua tahun tabir kelam Kota Makassar, luruh setelah KPU Kota Makassar menetapkan Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi (ADAMA) sebagai calon walikota dan calon wakil walikota Makassar terpilih pilkada Kota Makassar 2020.
Penetapan pada 23 Januari 2021 ini adalah pengakuan hukum Republik Indonesia kepada ADAMA, kepada Danny Pomanto, The Truly Major.
Penetapan Danny Pomanto ini adalah sirene bagi saudara Rudy Djamaluddin (pj Walikota Makassar) dan Nurdin Abdullah (Gubernur Sulsel) untuk segera hengkang dari pemerintahan Kota Makassar. Kedua pejabat kafilah ini harus tahu diri terhadap harapan warga kota Makassar kepada pemimpin barunya, Danny Pomanto.
Danny Pomanto adalah pemimpin kota Makassar, pilihan warga kota Makassar. Sebanyak 218.908 warga Makassar memilih Danny Pomanto menjadi pemimpin kota. Dia dipilih melalui pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
Danny Pomanto dipilih 218 ribu warga kota Makassar, sedangkan Rudy Djamaluddin hanya dipilih satu orang, yakni Nurdin Abdullah untuk menjadi sementara memimpin Kota Makassar. Saya tidak tahu apakah Nurdin Abdullah adalah warga Kota Makassar atau bukan!
Danny Pomanto dipilih melalui Pilkada, sedangkan Rudy Djamaluddin tidak melalui pilkada. Proses demokrasi ada pada Danny Pomanto, sedangkan proses Oligarki/Aristokrasi ada pada Rudy Djamaluddin.
Sisi lain adalah Danny Pomanto dikenal oleh warga Kota Makassar sebelum terpilih. Sementara Rudy Djamaluddin tidak dikenal warga Makassar sebelum memimpin sementara Kota ini.
Karena Rudy tidak dikenal itu, saya sebagai warga Kota Makassar melihat Rudy ini adalah Unidentify Leader Object (ULO), bukan UFO (Unidentify Flying Object). Itu tadi, karena tidak dikenal. Tapi bukan juga Tomanurung, pemimpin yang turun dari langit dalam hikayat bugis. Rudy hanya turun dari Kantor Gubernur Sulsel.
Stop! Pembandingan ini jangan dilanjutkan. Ini seperti membandingkan kecepatan bergerak Keong dengan Kuda.
Tentang Nurdin Abdullah, dia adalah gubernur Sulawesi Selatan, yang dipilih oleh warga kabupaten/kota. Jadi dia itu bukan dipilih oleh warga Sulawesi Selatan, melainkan oleh warga Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.
Ini benar, karena secara administrasi dan sistem pemerintahan di Indonesia, tidak ada penduduk Sulawesi Selatan. Tidak ada KTP penduduk Sulawesi Selatan, melainkan yang ada adalah KTP Penduduk Kota Makassar, misalnya.
Dia dipilih oleh beberapa orang di Kota Makassar waktu Pilgub Sulsel 2018, tapi bukan dipilih untuk memimpin dan mengatur warga Kota Makassar. Warga Kota Makassar punya pemimpin sendiri yang dipilih sendiri, yaitu Walikota Makassar.
Dengan tidak jelasnya wilayah pemerintahan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur di Sulawesi Selatan, maka HARAM dia memaksakan program dan ide-idenya di Kota Makassar.
Dalam hirarki pemerintahan, pemegang kewenangan otonomi daerah tertinggi ada pada kepala daerah tingkat kabupaten/kota, bukan pada gubernur. Gubernur hanyalah petugas Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk melayani Walikota/Bupati melaksanakan otonomi daerah di kabupaten/kota.
Sehingga dapat dikatakan, walikota Makassar Danny Pomanto, misalnya, lebih tinggi peringkatnya, derajatnya, daripada Gubernur Nurdin Abdullah dalam hirarki otonomi daerah.
Kembali ke cerita awal, dua pejabat kafilah ini harus segera hengkang dari pemerintahan Kota Makassar. Saudara Rudy, pemimpin pilihan rakyat Makassar telah hadir. Berhentilah berpikir, bertindak dan berucap sebagai walikota Makassar.
Di Balaikota Makassar, ibaratnya, saudara Rudy hanyalah buruh harian di kebun. Bukan pemilik lahan, bukan pemilik kebun, tidak boleh menjual hasil kebun, tidak boleh membuat perjanjian jual-beli hasil kebun. Hanya, dan betul-betul saudara hanya buruh harian.
Kesempatan saudara di Balaikota tinggal menghitung menit. Saudara jangan seperti orang yang menunggu imsak untuk memulai puasa, apa saja (jalan beton sampai sayur paku) dilahap sebelum suara azan melantun di langit subuh.
Nurdin Abdullah, sebaiknya saudara tidak mempermainkan pilihan rakyat Kota Makassar ini, Danny Pomanto telah ditetapkan sebagai calon walikota terpilih. Danny Pomanto lah walikota Makassar, bukan saudara yang walikota. Jangan ulangi lagi kelakuan walikota yang pernah saudara lakukan:
“Insya Allah, Pedestrian jalan Metro tanjung bunga akan menjadi Landmark Makassar yang baru. Apalagi, Makassar merupakan etalase kawasan timur Indonesia, makanya saya siap pertaruhkan nyawa saya demi kota ini. Kita tahu, ada pihak-pihak yang mencoba menghambat proses ini, namun itu akan kita sikat demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. (Kompas, 24 Oktober 2020).
Saudara Nurdin Abdullah, simak kembali ucapan saudara yang dimuat oleh Kompas Online di atas. Segera tinggalkan pemerintahan Kota Makassar agar yang seperti di atas itu tidak terulang lagi. Kalau suadara tidak segera hengkang dari pemerintahan Kota Makassar, saudara pasti akan berhadapan dengan Danny Pomanto - Fatmawati Rusdi.
Kini giliran saya mengatakan kepada saudara, kalau saudara tidak segera hengkang, kita akan sikat demi kesejahteraan rakyat. Kalau saudara melawan, rakyat Makassar siap pertaruhkan nyawa demi kota ini.
Bapak Danny Pomanto, walikota terpilih, saya harap bapak bisa bertindak seperti Joe Biden, presiden AS yang baru yang membatalkan berbagai kebijakan presiden sebelumnya, Donald Trump. Saya yakin, Danny Pomanto akan batalkan dan kemudian hapus sejumlah kebijakan Pj Walikota Makassar sebelumnya yang mengandung anasir-anasir Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, yang boros anggaran, brutal, dan tidak pro rakyat.
Danny Pomanto mengalahkan tiga kandidat saingannya pada pada Pilkada Makassar 9 Desember 2020, belumlah kemenangan yang berarti. Kemenangan yang sangat berarti adalah ketika Nurdin Abdullah dan Rudy Djamaluddin menyerahkan kota Makassar tanpa syarat kepada Danny Pomanto dan Fatmawati Rusdi: pelantikan.
Saat Danny-Fatma dilantik itu nantinya, itulah momen transisi. Yaitu transisi dari operasi pembebasan Kota Makassar (pilkada 2018 dan 2020), menjadi operasi pembangunan kembali Kota Makassar dari reruntuhan.
Kota Makassar yang selama dua tahun terakhir ini tampak kurus, rapuh, pucat, suram, kelam, dan bermuram durja, kini kembali cerah-ceriah dan bersemangat setelah Danny-Fatma ditetapkan sebagai pemimpin kota Makassar.
Makassar 25 Januari 2021
Post a Comment