![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjMIh148BfODIeFWrD3ZRk65j9MWRRnfqqUR2qZ9-0w9TP5-by8qqmntCXJSl1zxCdiF_xUP2eTWFqvBQlh09aM1CG7eX2Db-QWf-FHaApvwTaOvUdMpWdPIXJz6ZZyfksKOC9bSV2RvFI/s400/danny-upacara.jpg)
Danny
mengaku, kesulitan menjalankan roda pemerintahan pasca penahanan Kepala BPKAD
Kota Makassar, Erwin Haiyya, oleh Tipikor Polda Sulsel.
Danny
menyebut pemerintahannya saat ini lumpuh lantaran APBD sebesar Rp 4,2 triliun
tidak berjalan.
“Termasuk
PAD kita yang Rp 1,4 triliun juga terancam tidak jalan,” kata Danny, Rabu
(31/1/2018)
Akibatnya
menurut dia, puluhan ribu pegawai baik pegawai bantu honorer maupun perangkat
pemerintahan mulai dari akar rumput terancam tidak menerima insentif.
“Kita
ini benar-benar kesulitan, bayangkan ada 6000-an RT/RW yang harus kita bayar,
ditambah 4000-an penasehat walikota, 200 LPM, guru bantu honorer 4000-an,
satgas-satgas kita ada sekitar 5000-an belum lagi kader-kader KB dan Posyandu,”
ujarnya.
Dia
mengaku, tidak mudah menunjuk pelaksana tugas, sebab jabatan bendahara
merupakan jabatan khusus, butuh prosedur tersendiri untuk mengganti pejabatnya.
“Saya
sekarang tidak punya wewenang untuk itu, jabatan pak Erwin tidak main-main loh.
Untuk mengganti itu kita harus tutup buku dulu, harus ada penyerahan kas dulu,
baru penyerahan wewenang. Bendahara pemerintahan juga butuh keahlian keuangan,
bukan orang sembarang yang bisa masuk disitu,” jelasnya.
Update : 31-01-2018 Pukul 14:35 Wita
Post a Comment