MAKASSAR - Calon Wali Kota Makassar Ramdhan 'Danny' Pomanto dinilai sangat perhatian pada pemenuhan hak-hak pada kelompok disabilitas/difabel di Makassar. Hal tersebut didasarkan bukti-bukti di periode Danny sebelumnya sebagai Wali Kota Makassar dengan meningkatkan anggaran dan melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) jajarannya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan warga Makassar yang difabel.
Aktivis difabel Makassar, Abdul Rahman Gusdur, menilai peningkatan anggaran bagi pemenuhan hak difabel dapat diukur dari peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun di masa Danny menjabat Wali Kota Makassar periode 2014-2019. OPD Pemkot Makassar yang mengurusi difabel awalnya hanya Dinas Sosial, yang kemudian ditambah Danny menjadi 7 OPD yang mengalokasikan anggaran bagi difabel.
"Sebelum era Danny, hanya Dinas Sosial yang bersentuhan langsung dengan Difabel. Saat Danny menjabat ada 6 OPD lainnya yang ia tugaskan untuk ikut bertanggung jawab atas pemenuhan hak kaum difabel dan menjadikan Makassar sebagai kota inklusi yang ramah pada difabel," ujar Gusdur.
Gusdur merincikan, selain Dinas Sosial, sejumlah dinas terkait difabel yaitu: Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Kesehatan, Dinas Dukcapil, Dinas Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak.
Gusdur mencontohkan,
anggaran Dinas Pendidikan Kota Makassar untuk pemanfaatan bagi difabel di tahun 2017 mencapai Rp 175.912.000, lalu di tahun 2018 sebesar Rp 161.452.000, dan pada 2019, anggarannya naik drastis mencapai Rp 14,3 miliar. Pertumbuhan yang sangat signifikan ini karena adanya alokasi anggaran di 2019 rehabilitasi sekolah.
Secara pribadi, Danny juga sangat akrab dengan kehidupan warga Makassar yang difabel. Danny diketahui memberikan lapangan pekerjaan bagi beberapa anggota komunitas tuli, untuk bekerja di kediaman pribadi Danny.
Post a Comment