MAKASSAR-- Ketua Indonesia Democracy Wacth (IDW), Maruli Tua Silaban kembali menegaskan bahwa peradilan TUN tidak berwenang menangani perkara yang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Sumber: Koran Sindo, Cetak, Edisi 13 April 2018
Post a Comment